Pokok-Pokok Kebijakan Merdeka Belajar

Pokok-pokok Kebijakan Merdeka Belajar

1. Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN)
2. Ujian Nasional (UN)
3. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
4. Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi

1. Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN)
Situasi saat ini:

Semangat UU Sisdiknas adalah memberikan keleluasaan bagi sekolah untuk menentukan kelulusan, namun USBN membatasi penerapan hal ini
Kurikulum 2013 adalah kurikulum yang berbasis kompetensi, perlu asesmen yang lebih holistik untuk mengukur kompetensi anak

Arahan kebijakan baru:

Tahun 2020, USBN akan diganti dengan ujian (asesmen) yang diselenggarakan hanya oleh sekolah
Ujian untuk menilai kompetensi siswa dapat dilakukan dalam bentuk tes tertulis dan/atau bentuk penilaian lain yang lebih komprehensif, seperti portofolio dan penugasan (tugas kelompok, karya tulis, dsb.)
Guru dan sekolah lebih merdeka dalam menilai hasil belajar siswa

2. Ujian Nasional (UN)
Situasi saat ini

Materi UN terlalu padat sehingga siswa dan guru cenderung menguji penguasaan konten, bukan kompetensi penalaran
UN menjadi beban bagi siswa, guru, dan orangtua karena menjadi indikator keberhasilan siswa sebagai individu
UN seharusnya berfungsi untuk pemetaan mutu sistem pendidikan nasional, bukan penilaian siswa
UN hanya menilai aspek kognitif dari hasil belajar, belum menyentuh karakter siswa secara menyeluruh

Arahan kebijakan baru:

Tahun 2020, UN akan dilaksanakan untuk terakhir kalinya
Tahun 2021, UN akan diubah menjadi Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter
Dilakukan pada siswa yang berada di tengah jenjang sekolah (misalnya kelas 4, 8, 11) sehingga mendorong guru dan sekolah untuk memperbaiki mutu pembelajaran dan tidak bisa digunakan untuk basis seleksi siswa ke jenjang selanjutnya
Mengacu pada praktik baik pada level internasional seperti PISA dan TIMSS

Baca juga : SURAT EDARAN NOMOR 14 TAHUN 2019 TENTANG PENYEDERHANAAN RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

3. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
Situasi saat ini:

Format: Guru diarahkan untuk mengikuti format RPP secara kaku
Komponen: RPP memiliki terlalu banyak komponen – Guru diminta untuk menulis dengan sangat rinci (satu dokumen RPP bisa mencapai lebih dari 20 halaman)
Durasi Penulisan : Penulisan RPP menghabiskan banyak waktu guru, yang seharusnya bisa digunakan untuk mempersiapkan dan mengevaluasi proses pembelajaran itu sendiri

Arahan kebijakan baru:
Guru secara bebas dapat memilih, membuat, menggunakan dan mengembangkan format RPP
3 komponen inti (komponen lainnya bersifat pelengkap dan dapat dipilih secara mandiri):
▪ Tujuan pembelajaran
▪ Kegiatan pembelajaran
▪ Asesmen
1 halaman cukup
Penulisan RPP dilakukan dengan efisien dan efektif sehingga guru memiliki lebih banyak waktu untuk mempersiapkan dan mengevaluasi proses pembelajaran itu sendiri

4. Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi
Situasi saat ini:
Rancangan Peraturan :
Tujuan peraturan PPDB zonasi:
▪ Memberikan akses pendidikan berkualitas
▪ Mewujudkan Tripusat Pendidikan (sekolah, keluarga, masyarakat) dengan bersekolah di lingkungan tempat tinggal
Pembagian zonasi:
▪ Jalur zonasi: minimal 80%
▪ Jalur prestasi: maksimal 15%
▪ Jalur perpindahan: maksimal 5%

Implementasi:
▪ Peraturan terkait PPDB kurang mengakomodir perbedaan situasi daerah
▪ Belum terimplementasi dengan lancar di semua daerah
▪ Belum disertai dengan pemerataan jumlah guru

Arahan kebijakan baru:
Membuat kebijakan PPDB lebih fleksibel untuk mengakomodasi ketimpangan akses dan kualitas di berbagai daerah:
▪ Jalur zonasi : minimal 50%
▪ Jalur afirmasi: minimal 15%
▪ Jalur perpindahan: maksimal 5%
▪ Jalur prestasi (sisanya 0-30%, disesuaikan dengan kondisi daerah)
▪ Daerah berwenang menentukan proporsi final dan menetapkan wilayah zonasi
▪ Pemerataan akses dan kualitas pendidikan perlu diiringi dengan inisiatif lainnya oleh pemerintah daerah, seperti redistribusi guru ke sekolah yang kekurangan guru